Register     Web mail     Sign In
KADIN DKI Jakarta - Logo KADIN DKI Jakarta
Opportunities Info -Peraturan / Regulation
Created: 22 Mar 2010 10:08:21
Last Edited: 22 Mar 2010 10:11:01
Rated: Viewed: 8867 time(s)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE – 01/BC/2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT

Sehubungan dengan pemberlakuan Free Trade Agreement, sementara menunggu penyempurnaan lebih lanjut bersama ini diminta untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1.Dalam hal terdapat keraguan tentang keabsahan SKA (pemeriksaan administratif) untuk PIN jalur merah, Pejabat Peneliti Dokumen melakukan kegiatan:
a. Kolom 4 SKA Form D, Form E, dan Form AK diberikan tanda pada kolom tidak diterima (not given) disertai alasan penolakan dan  tanda tangan Pejabat Peneliti Dokumen.
b. Meminta jaminan kepada importir sebesar selisih BM dan PDRI
c. Menerbitkan SPPB setelah jaminan diserahkan.
d. Konfirmasi SKA dilakukan oleh Kepala KPU/KPBC kepada Kedutaan Besar RI di negara penerbit SKA (issuing authority) dengan tembusan kepada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
e. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal konfirmasi tidak ada jawaban konfirmasi, maka jaminan di cairkan.

2.Dalam hal terdapat keraguan tentang keabsahan SKA (pemeriksaan administratif) untuk PIB jalur hijau, Pejabat Peneliti Dokumen melakukan kegiatan:
a. Kolom 4 SKA Form D, Form E, dan Form AK diberikan tanda pada kolom tidak diterima (not given) disertai alasan penolakan dan tanda tangan Pejabat Peneliti Dokumen.
b. Konfirmasi SKA dilakukan oleh Kepala KPU/KPPBC kepada Kedutaan Besar RI di issuing authority dengan tembusan kepada Direktorat Kepabeanan International dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
c. Hasil konfiramsi:
1). dalam hal SKA dinyatakan sah maka proses dianggap selesai.
2). Dalam hal issuing authority mengakui adanya kesalahan dan kesalahan tersebut tidak menggugurkan keabsahan SKA maka proses dianggap selesai.
3). Dalam hal issuing authority mengakui adanya kesalahan dan kesalahan tersebut menggugurkan keabsahan SKA maka:
- Sebelum melewati 30 hari diterbitkan Surat Penetapan tarif dan Nilai Pabean (SPTNP);
- Setelah melewati 30 hari ditindaklanjuti dengan audit.
4). Dalam hal SKA dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh issuing authority, maka penyelesaian diserahkan kepada Unit Pengawasan.
d. Dalam hal tidak ada konfirmasi dalam batas waktu 6 (enam) bulan maka terhadap impor barang terkait dikenakan tarif bea masuk umum (MPN).

3.Dalam hal terdapat petunjuk kuat atau bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran pidana (misalnya pemalsuan dokumen). Pejabat Peneliti Dokumen menyampaikan dokumen impor bersangkutan kepada pejabat Bea Cukai yang menangani penyelidikan dan penyidikan.

4.Untuk SKA Form D, Form AK, dan Form JIEPA diperbolehkan untuk menggunakan Third Country Invoicing.

5.Penggunaan SKA di FTZ, TPD dan KITE untuk dikeluarkan tujuan DPIL tidak berlaku.

6.Untuk penerapan FTA di perbatasan, berlaku ketentuan FTA bersangkutan namun Pejabat wajib mengedepankan pengawasan terkait aturan larangan/ pembatasan.

7.Pelaksanaan ketentuan penggunaan tarif preferensi masing-masing FTA agar berpedoman pada:

 

Jenis FTA

Jenis SKA

Dasar Hukum

CEPT-AFTA (Common Effective Preferential Tarif – Asean Free Trade Area)

Form D

PMK 125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang terakhir dirubah dengan PMK 247/PMK.011/2009 tanggal 31 Desember 2009.

ACFTA (Asean China – Free Trade Area)

Form E

PMK 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008

AKFTA (Asean Korea - Free Trade Area)

Form AK

PMK 238/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang terakhir dirubah dengan PMK 200/PMK.011/2009 tanggal 4 Desember 2009

IJ-EPA (Indonesia Jepang – economic Partnership Agreemant

Form JIEPA

PMK 95/PMK.011/2008 tanggal 30 juni 2008

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2010

DIREKTUR JENDERAL
THOMAS SUGIJATA


Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

 

Rate this article:
Comments
19 Apr 2013 17:35:48 by lukman

saya ada import masuk dari korea dengan Form E

benarkah?

Import barang  dengan Hs 8480.20.0000 dengan wensite INSW BM 5%

Berapakah BM Form E nya,

apakah sama dengan di INSW

 

Terima kasih

 

15 Jan 2011 10:22:27 by sonny lela

Kepada yth,

1. Mentri Keuangan

2. Mentri Perdagangan dan Peridustrian

3. Dirjen Bea & Cukai

4. Kantor Bea cukai Tg Priuk

5. KADIN 

dengan hormat,

disampaikan bahwa hasil pengaduan para pengusaha asal kota manado propinsi sulawesi utara menyampaikan aspirasi tentang kinerja kantor pelayanan bea cukai  pelabuhan tanjung priuk suatu langkah mematikan terhadap pengusaha indonesia apabila mengurusi re import di pelabuhan tanjung perak tanjung priuk jakarta,tanjung perak surabaya ,ibaratnya sudah jatuh ketimban tangga,bebarapa perusahaan asal sulut mengurus barang tolakan dari negara europa memakan waktu 38 hari,padahal semua dokumen mulai dari export lengkap mulai dari PEB,Packing List,Invoice,Surat Kontrak Jual beli,Biodata Perusahaan dan surat keterangan penolakan,dll,dan lucu lg perusahaan tersebut hanya bergerak dibidang export ,petugas memaksakan pengusaha tersebut harus dibuat angka pengenal import kalau tdk ada api barang tersebut tdk dapat diproses lanjut.

akan tetapi pada kelangsungan proses jalur yg dilalui meja per meja penuh dengan  rintangan,gertak,didikte,pungli,mengakibatkan perusahaan pemilik barang harus mengeluarkan ratusan juta utk biaya untuk pembayaran penumpukan,adminstrasi,pungli bahkan  para petugas yang menangani menekan pembayaran sesuai aturan ,padahal diketahui barang hasil bumi tersebut bebas dari pajak export,dan barang tersebut setelah melalui jalur proses mematikan pada saat dikeluarkan barang tersebut sudah benar2 rusak total ,ini sangat keterlaluan dan sadis bea cukai tidak memikirkan akan kelangsungan pengusaha bangsa kita dan tidak pro terhadap pengusaha bangsa kita sendiri dan banyak terjadi kepada pengusaha lain dan sampai hr ini masih banyak yang menjerit barangnya belum dikeluarkan atau dibebaskan, dimanakah rasa nasionalisme kita ? apakah kita didaerah bukan bangsa indonesia ? atau memang ini disengaja dibiarkan oleh para poknum yg tdk bertanggung jawab ?  dimanakah tempat mengadu pengusaha kita ? .

Insya allah , syallom ,semoga para petinggi bea & cukai mentri keuangan,mentri perdagangan ,agar dapat merumuskan persoalan tersebut dan dapat dikeluarkan suatu kebijakan atau regulasi khusus barang re import atau barang penolakan ,dalam pengurusannya tdk terlalu birokrasi dan kalau bisa hanya memakan waktu 3 hari. 

semoga tuhan allah akan mengetuk pintu hati para pembuat kebijakan  .trims

Dari , Sonny Lela

Anggota DPRD Kota Manado

 

04 Oct 2010 16:00:00 by sylvia

Saya ada rencana impor baterai dari Korea. HS nya 8507.10.91.00 jadi kena bea masuk berapa yah?

 

 

24 Jun 2010 19:57:29 by ansori

saya dapat dokumen form-Ak di berikan melalui data electronik (data printer dari website korcham)sesuai dengan kebijakan dari negara penerbit (issuing authority) tapi itu ditolak oleh pejabat PFPD Bea dan Cukai tanjung priok yang menanganinya dengan alasan bahwa form -Ak disampaikan secara manual.sesuai dengan PMK 236 sehingga dokumen saya diterbitkan SPTNP karenanya saya diwajibkan membayar bea masuk pajak dalam rangka impor.Dalam hal ini saya minta petunjuk bagaimana tentang kasus yang saya hadapi jika kebijakan dari negara pengekspor berlainan dengan kebijakan negara pengimpor?

02 Apr 2010 02:10:40 by anton

no.coment

Leave Your Comment
KADIN Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Chambers of Commerce & Industry) © 2009
Jl. Majapahit No. 18 - 22, Jakarta 10610, Indonesia | Phone: 62-21-3808091, 3844533 | Fax: 62-21-3844549
Website: www.kadinjakarta.or.id | Email: sekretariat@kadinjakarta.or.id or kadinjkt@indosat.net.id